Jakarta — Dalam upaya mendukung program pembangunan nasional Indonesia sekaligus menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota yang berkelanjutan. Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang, Rachmat Gobel, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya target pembangunan tiga juta rumah rakyat pada 2025.
Dalam pidatonya pada seminar bertema “Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia,” Gobel menyampaikan bahwa Jepang membawa semangat “Japan Technology and Japan Quality” untuk membantu Indonesia menciptakan hunian berkualitas tinggi. Seminar yang berlangsung selama dua hari di Hotel Fairmont Jakarta pada 14-15 Januari 2025 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, serta delegasi dari berbagai lembaga internasional seperti OECD, ERIA, dan JUBA.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, yang turut mendukung rangkaian acara ini, menyatakan komitmen negaranya dalam berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo. Dukungan tersebut meliputi sektor energi, infrastruktur, pertanian, perikanan, hingga perumahan rakyat. Jepang melihat pembangunan tiga juta rumah rakyat bukan hanya sebagai program nasional, tetapi juga sebagai langkah strategis yang relevan dengan prinsip keberlanjutan global.
Fahri Hamzah, yang juga memberikan paparan dalam seminar, menyoroti pentingnya membangun hunian yang tidak hanya layak secara fisik tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Ia menambahkan bahwa kontribusi dari negara-negara mitra, seperti Jepang, Qatar, dan Uni Emirat Arab, menjadi kunci keberhasilan program ini. Di sisi lain, pihak Jepang menekankan teknologi hijau yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang ramah lingkungan sekaligus berkelanjutan secara sosial.
Rachmat Gobel mengingatkan bahwa meskipun fokus pemerintah adalah pada kuantitas, kualitas tetap menjadi prioritas utama. Ia menggarisbawahi pentingnya menghindari pembangunan di area yang sensitif secara ekologis, seperti tanah produktif, kawasan hijau, dan wilayah pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan. Teknologi ramah lingkungan, daya tahan konstruksi, serta keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari setiap proyek perumahan.
Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik, masih ada 15,21% rumah tangga Indonesia yang belum memiliki hunian sendiri, yang setara dengan sekitar 10,74 juta keluarga. Namun, data dari Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan angka ini mencapai 25 juta keluarga. Pemerintah telah mengalokasikan Rp35 triliun untuk berbagai skema pembiayaan perumahan, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi uang muka, dan subsidi bunga. Namun, kebutuhan dana yang jauh lebih besar mengharuskan adanya partisipasi aktif dari sektor swasta, baik nasional maupun internasional.
Gobel menekankan bahwa rumah adalah fondasi bagi sebuah keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Ia mengaitkan pencapaian visi “Indonesia Emas” dengan pembentukan “Keluarga Emas,” sebuah konsep yang menempatkan keluarga sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Karena itu, penyediaan rumah layak bagi setiap keluarga Indonesia harus menjadi prioritas nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Sebagai anggota parlemen, Gobel berkomitmen untuk mendukung semua langkah yang diperlukan guna mewujudkan proyek ini, termasuk memastikan stabilitas politik, kemudahan regulasi, serta kenyamanan bagi para investor dan konsumen. Dengan dukungan kuat dari Jepang, ia optimistis bahwa proyek ambisius ini tidak hanya akan membantu memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi contoh global tentang bagaimana negara berkembang dapat mengintegrasikan pembangunan dengan keberlanjutan.
“Jepang telah membuktikan diri sebagai mitra setia yang membawa manfaat timbal balik. Kolaborasi ini adalah bukti nyata bahwa hubungan internasional dapat menjadi motor penggerak untuk kemajuan suatu bangsa,” ujar Gobel dalam penutupannya.