Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dihadapkan pada isu sensitif terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menekankan perlunya menunda kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan pembatasan BBM bersubsidi berpotensi memukul sektor ekonomi, khususnya kelas menengah yang saat ini tengah menghadapi situasi yang semakin sulit.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/10/2024), Mulyanto menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa berdampak luas pada ekonomi nasional. “Kalau kebijakan ini dilaksanakan, akan semakin membebani masyarakat kelas menengah. Jika kelas menengah terkena dampak, maka aktivitas ekonomi nasional pun akan terkena imbasnya secara keseluruhan,” jelas Mulyanto.
Lebih jauh, Mulyanto memaparkan bahwa data ekonomi terbaru menunjukkan tren penurunan jumlah masyarakat kelas menengah. Fenomena ini terlihat dari merosotnya jumlah pekerja di sektor formal dan meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal. Berdasarkan perbandingan data antara periode 2014-2019 dan 2019-2024, tren pergeseran ini menjadi semakin jelas. Selama periode 2014-2019, angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap oleh sektor formal. Namun, pada periode 2019-2024, justru sektor informal yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Penurunan ini semakin diperparah dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil dan sektor turunannya, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kelas menengah. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Pembatasan BBM bersubsidi hanya akan memperlemah daya beli masyarakat yang sudah terpuruk, terutama kelas menengah,” tegas Mulyanto dengan nada prihatin.
Mulyanto juga menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada menyelesaikan program-program yang sudah berjalan, daripada menciptakan kebijakan baru yang bisa menimbulkan masalah. “Saat ini, sebaiknya pemerintah fokus pada penyelesaian program-program yang tersisa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, tanpa menambah kebijakan baru yang berisiko memperburuk keadaan. Kita harus menjaga stabilitas ekonomi agar masyarakat bisa bertahan dalam kondisi yang sudah cukup sulit ini,” pungkasnya.
Pernyataan Mulyanto mencerminkan kekhawatiran banyak pihak terkait dampak kebijakan pembatasan BBM bersubsidi terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Bagi pemerintah, kebijakan ini tentu menjadi dilema, karena di satu sisi perlu menjaga anggaran negara, namun di sisi lain, harus berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berada di lapisan menengah.