Ekonom dan politisi senior Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), memberikan apresiasi atas langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana merombak struktur Kementerian BUMN. Gagasan reformasi ini diungkapkan oleh Dewan Penasehat Presiden Terpilih, Burhanuddin Abdullah, yang menekankan pentingnya revitalisasi sektor BUMN untuk menghadapi tantangan baru dalam perekonomian nasional.
Namun, ARF menyoroti bahwa dalam rencana besar ini, terdapat dua hal yang krusial untuk diperhatikan: dualisme peran BUMN sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO) dan entitas bisnis yang harus menjaga keberlanjutan keuntungan. “Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa BUMN tetap menjalankan perannya dalam kesejahteraan masyarakat, namun juga mampu bersaing di pasar dengan profitabilitas yang sehat,” ujar ARF pada Kamis (26/9).
Mengacu pada sejarah pembentukan BUMN di Indonesia, ARF menjelaskan bahwa fungsi utama BUMN sejak era Presiden Soekarno adalah sebagai agen pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti energi, transportasi, dan layanan keuangan, dapat diakses secara merata. Seiring dengan berjalannya waktu, pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, BUMN mulai difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan efisiensi tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial yang melekat pada PSO.
“PSO sering kali menjadi beban yang berat bagi BUMN, karena mereka harus melayani masyarakat dengan margin keuntungan yang rendah, sedangkan di sisi lain, mereka harus bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih fokus pada profit,” jelasnya lebih lanjut.
Kebutuhan Reformasi dan Modernisasi di Era Baru
ARF menekankan bahwa reformasi yang akan dijalankan oleh tim ekonomi Prabowo harus mengarah pada transformasi yang efisien di sektor BUMN, terutama yang terkait dengan PSO. Ia berpendapat bahwa BUMN yang menjalankan PSO tidak bisa dipaksakan untuk mengejar profit maksimal, karena ini bisa berdampak pada penurunan kualitas layanan publik yang diberikan.
ARF juga mendorong modernisasi yang lebih cepat dan efektif pada layanan BUMN, terutama yang berfokus pada sektor-sektor vital seperti energi, infrastruktur, dan transportasi. “Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mempercepat modernisasi layanan BUMN PSO agar lebih mudah diakses dan lebih responsif dibandingkan layanan pemerintah lainnya,” tegasnya.
Dengan pembinaan yang tepat, ARF yakin bahwa BUMN Indonesia dapat berkembang menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional, sambil tetap menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah menciptakan keseimbangan antara peran sosial dan peran bisnis sehingga BUMN bisa tetap kompetitif di pasar global tanpa mengabaikan mandatnya untuk melayani rakyat.