JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun kepada perusahaan pelat merah pada tahun 2025. Pada konteks ini, 2025 menandai tahun perdana pemerintahan Prabowo Subianto, yang dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Mayoritas alokasi dana PMN BUMN direncanakan akan digunakan untuk menjalankan berbagai penugasan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sebanyak 16 BUMN telah diusulkan untuk menerima PMN pada tahun depan. Porsi terbesar dari dana PMN ini diarahkan kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai mencapai Rp13,86 triliun. Dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. Selanjutnya, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri juga masuk dalam daftar, dengan usulan PMN sebesar Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Di posisi selanjutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengusulkan PMN sebesar Rp3 triliun.
Dari segi kategori penggunaan, mayoritas dana PMN ini direncanakan akan dialokasikan untuk menjalankan penugasan pemerintah, mencapai 69% atau setara dengan Rp30,4 triliun. Sementara itu, sekitar 27% akan digunakan untuk pengembangan usaha, sementara restrukturisasi hanya mencakup 4%.
“Penugasan pemerintah menjadi fokus utama, terutama dengan alokasi dana sebesar Rp30,4 triliun yang diusulkan untuk PMN. Kami terus mendorong hal ini, mengingat 69% dari total dana yang diajukan,” ungkap Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Jumat (7/6/2024).
Di sisi lain, Erick menyampaikan bahwa sejumlah PMN senilai Rp28,2 triliun telah disalurkan ke tiga perusahaan pelat merah, yaitu Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Hutama Karya (HK) menerima PMN sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG menerima Rp3,6 triliun dari hasil lelang aset Jiwasraya, dan WIKA menerima PMN sebesar Rp6 triliun.
“Kami telah menerima dukungan PMN dari tiga BUMN, yaitu Rp18,6 triliun untuk HK, Rp6 triliun untuk WIKA, dan Rp3,6 triliun untuk IFG,” jelas Erick. Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.
Di antara BUMN yang diusulkan untuk menerima PMN 2024 dari alokasi cadangan investasi APBN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan alokasi Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun. Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan untuk menerima Rp 3 triliun.