Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah besar dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan mengganti skema subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang berhak. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada 2027 sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan mengurangi kebocoran dalam distribusi BBM bersubsidi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa keputusan ini telah dibahas bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam upaya mewujudkan sistem subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Saat ini, sistem subsidi BBM yang diterapkan oleh pemerintah masih berbasis komoditas, di mana jenis bahan bakar tertentu seperti Pertalite dan Solar dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar melalui subsidi langsung. Namun, sistem ini dinilai memiliki banyak kelemahan, termasuk ketidaktepatan sasaran dan potensi penyalahgunaan oleh pihak yang sebenarnya tidak memerlukan subsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran distribusi BBM bersubsidi menjadi isu yang terus muncul, dengan laporan adanya kendaraan-kendaraan mewah yang turut menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan perubahan skema ini, subsidi tidak lagi diberikan kepada barang, melainkan langsung kepada individu atau rumah tangga yang terdaftar dalam sistem penerima manfaat. Pemerintah menilai bahwa dengan mekanisme BLT, bantuan bisa diterima secara lebih adil oleh kelompok masyarakat yang memang berhak, sementara subsidi BBM yang selama ini dinikmati secara luas akan dihentikan secara bertahap. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat miliaran dolar AS dalam anggaran negara serta membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM yang terus meningkat setiap tahunnya.
Dalam forum The Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 yang digelar secara daring pada Kamis (20/2), Luhut menyampaikan bahwa dalam dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan untuk mencapai harga tunggal tanpa subsidi untuk bahan bakar. Dengan peralihan subsidi ini, pemerintah berencana menerapkan sistem kompensasi yang lebih terstruktur melalui skema BLT, di mana masyarakat yang berhak akan menerima bantuan langsung yang setara dengan jumlah subsidi yang sebelumnya diberikan dalam bentuk harga BBM yang lebih murah.
Untuk memastikan transisi berjalan dengan baik dan transparan, pemerintah akan memanfaatkan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), guna memantau dan mengawasi distribusi BBM. Sistem ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak membeli bahan bakar tertentu, sehingga subsidi yang selama ini rentan terhadap penyalahgunaan dapat lebih terkontrol dan efektif dalam implementasinya.
Sejalan dengan upaya reformasi kebijakan subsidi BBM, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki komitmen kuat untuk mencapai swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah, diyakini mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dari luar negeri.
Saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (20/1), Prabowo menekankan bahwa pemerintah menargetkan untuk tidak lagi mengimpor BBM dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 3.687 gigawatt (GW) per Juni 2024. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya ini diharapkan mampu menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi beban besar bagi anggaran negara dan lingkungan.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia saat ini masih bergantung pada impor BBM, dengan Singapura menjadi pemasok utama sebesar 56,58%, diikuti oleh Malaysia dengan 26,75%, India dengan 6,28%, serta negara lain seperti Tiongkok, Oman, dan Korea Selatan. Pemerintah menilai bahwa dengan strategi diversifikasi energi yang lebih progresif dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, target untuk tidak lagi mengimpor BBM dapat direalisasikan lebih cepat.
Kebijakan penghapusan subsidi BBM dan penggantian dengan BLT, serta upaya menuju swasembada energi, merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan sistem energi nasional yang lebih berkelanjutan dan efisien. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia tidak hanya dapat mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga mampu membangun ketahanan energi yang lebih kuat untuk masa depan.