Jakarta, 13 September 2024 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp6,22 triliun untuk tahun 2025, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggaran ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong swasembada pangan nasional melalui sektor perikanan dan kelautan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp1,3 triliun akan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan untuk memperkuat kawasan produksi pangan akuatik nasional. Fokus utama DAK ini akan diarahkan pada peningkatan infrastruktur produksi perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, serta pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung berbagai program strategis yang telah direncanakan. “Kami akan memaksimalkan anggaran yang telah disepakati untuk meningkatkan swasembada pangan, terutama melalui sektor perikanan dan kelautan,” ujarnya seperti dilansir oleh Antara pada Jumat, 13 September 2024.
Rincian Penggunaan Anggaran
Lebih lanjut, KKP merinci penggunaan anggaran tersebut untuk berbagai program utama. Sebanyak Rp2 triliun akan dialokasikan untuk program pengelolaan perikanan dan kelautan, yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan produksi nasional. Selain itu, Rp161,03 miliar akan dialokasikan untuk program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, Rp310,2 miliar untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, dan Rp259,43 miliar untuk mendukung pendidikan serta pelatihan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
Program dukungan manajemen KKP juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni sebesar Rp3,5 triliun, yang akan digunakan untuk memperkuat tata kelola dan manajemen di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan dengan baik.
Fokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Pangan Akuatik
Salah satu komponen penting dari anggaran 2025 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang difokuskan pada bidang kelautan dan perikanan, khususnya untuk sektor pangan akuatik. Usulan alokasi DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik ini mencapai Rp1,3 triliun, dengan rincian Rp785 miliar berasal dari usulan provinsi dan Rp524,9 miliar dari usulan kabupaten/kota. DAK ini akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas yang menunjang peningkatan produksi dan keberlanjutan sektor perikanan dan garam di berbagai daerah.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengharapkan bahwa anggaran ini dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan program-program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. “Kami berharap anggaran yang besar ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung program yang pro-rakyat, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan,” ujar Sudin dalam pernyataannya.
Transformasi Ekonomi Berbasis Ekonomi Biru
Rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025 mengambil tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dengan fokus besar pada sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru. Pemerintah telah menetapkan lima kebijakan utama yang berbasis ekonomi biru sebagai landasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kelima kebijakan tersebut meliputi:
- Penambahan kawasan konservasi laut untuk melindungi ekosistem kelautan.
- Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan.
- Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.
- Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan.
- Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan yang melibatkan masyarakat luas.
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Swasembada Pangan
Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, KKP diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan nasional melalui produksi perikanan dan kelautan yang lebih optimal. Program-program yang berbasis ekonomi biru ini juga menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.
Melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan nelayan, dan peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan secara lebih merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi.
Dalam jangka panjang, pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut dan perikanan. Anggaran besar yang dialokasikan pada tahun 2025 ini menjadi modal penting dalam mewujudkan visi tersebut.