Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 tetap berjalan optimal meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang cukup besar. Dengan adanya efisiensi sebesar 43,6 persen atau sekitar Rp13,72 triliun dari total pagu awal Rp31,45 triliun, Kemenhub tetap berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang andal agar masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan arus balik dengan nyaman serta selamat.
Juru Bicara Kemenhub, Elba Damhuri, menegaskan bahwa seluruh upaya terus dilakukan guna memastikan kesiapan moda transportasi pada semua sektor. Ramp check atau uji kelaikan kendaraan menjadi salah satu langkah utama yang tengah berlangsung. Pemeriksaan ini mencakup moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api guna memastikan bahwa armada yang akan digunakan selama periode Lebaran dalam kondisi prima. Keselamatan menjadi prioritas utama, dan setiap kendaraan yang tidak memenuhi standar akan segera ditindak agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat.
Selain pemeriksaan teknis terhadap armada, Kemenhub juga menggelar inspeksi keselamatan di berbagai fasilitas transportasi, termasuk terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kendala yang bisa mengganggu kelancaran perjalanan dan memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukung dalam kondisi optimal. Dengan inspeksi yang ketat, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko gangguan selama periode mudik dan arus balik.
Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik, Kemenhub tengah menyusun strategi berbasis data melalui survei pergerakan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk memetakan pola mobilitas masyarakat, baik dalam skala nasional maupun regional. Dengan memahami tren pergerakan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur lalu lintas dan mengurangi potensi kemacetan di jalur-jalur utama mudik.
Di sisi kebijakan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, program subsidi transportasi tetap menjadi prioritas. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2), Dudy menjelaskan bahwa penyelenggaraan transportasi bersubsidi dalam skema public service obligation (PSO) tetap berjalan seperti biasa. Kemenhub memahami pentingnya subsidi ini dalam menjaga aksesibilitas transportasi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada layanan publik dengan tarif yang lebih terjangkau.
Dudy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tertanggal 13 Februari 2025, pagu efektif Kemenhub tahun ini mencapai Rp17,725 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program kerja dari sembilan unit organisasi eselon I yang bernaung di bawah Kemenhub. Guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran, Kemenhub menerapkan metode risk based analysis dalam setiap program yang dijalankan. Analisis berbasis risiko ini memungkinkan kementerian untuk menyesuaikan prioritas program dengan kondisi anggaran yang tersedia tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Menhub menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pemantauan di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjamin kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran. Meskipun terdapat tantangan dari sisi anggaran, pemerintah optimistis bahwa dengan strategi yang matang, penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 dapat berlangsung tanpa hambatan berarti dan tetap memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.