DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal, menegaskan bahwa keringanan pajak untuk sektor properti lebih mendesak bagi kelas menengah dibandingkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan yang saat ini ada cenderung tidak menjangkau kebutuhan nyata masyarakat kelas menengah, yang justru tengah menghadapi tantangan serius dalam daya beli dan pengeluaran sehari-hari. Dalam sebuah wawancara pada Senin (4/11), Faisal menyampaikan bahwa tren penurunan pendapatan di kalangan kelas menengah telah berdampak negatif pada pengeluaran mereka, sehingga insentif kendaraan listrik tampaknya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi.
Faisal menjelaskan, kendaraan listrik biasanya dibeli oleh individu atau keluarga yang memiliki tabungan yang cukup untuk melakukan investasi dalam mobil baru. Ini menciptakan kesenjangan antara segmen pasar yang ditargetkan dengan realitas kehidupan masyarakat kelas menengah. “Kelas menengah, yang saat ini banyak menghabiskan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, justru tidak dalam posisi yang memungkinkan untuk membeli kendaraan baru, apalagi yang harganya relatif tinggi seperti mobil listrik,” ujarnya. Dengan kondisi ini, ia berpendapat bahwa insentif yang ditujukan untuk pembelian kendaraan listrik tidak relevan dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berjuang untuk menjaga kestabilan keuangan mereka.
Lebih lanjut, Faisal menekankan pentingnya keringanan pajak untuk pembelian properti, yang dianggap lebih mendesak bagi kelas menengah. Banyak dari mereka yang masih berjuang untuk mendapatkan rumah pertama atau yang sedang mencicil rumah. Dengan adanya keringanan pajak dalam sektor properti, diharapkan dapat meringankan beban cicilan dan memberikan sedikit kelegaan di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. “Keringanan pajak untuk properti bisa menjadi solusi yang tepat untuk membantu masyarakat kelas menengah yang berjuang membeli rumah atau yang sudah terjebak dalam cicilan rumah yang semakin membebani,” tambahnya.
Namun, Faisal juga mengingatkan bahwa solusi jangka panjang untuk masalah daya beli yang menurun tidak hanya terletak pada keringanan pajak, tetapi juga pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada insentif, tetapi juga harus melakukan upaya yang lebih holistik dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. “Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi prioritas. Jika masyarakat memiliki pendapatan yang lebih baik, mereka akan lebih mampu membeli rumah atau bahkan kendaraan, termasuk kendaraan listrik,” tandas Faisal.
Pernyataan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih berpihak pada kelas menengah, yang saat ini berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi. Pemerintah diharapkan mampu merespons kebutuhan ini dengan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kebijakan yang ada, baik dalam bentuk keringanan pajak properti maupun penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.