Jakarta — Kasus keracunan massal di sejumlah sekolah akibat makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu desakan evaluasi menyeluruh dari Komisi IX DPR RI. Legislator Nurhadi menegaskan bahwa kejadian ini merupakan sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan.
“Ini alarm keras bagi semua pihak, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN). Program MBG yang harusnya memperbaiki gizi, kini justru menjadi ancaman,” kata Nurhadi, Rabu (23/4).
Komisi IX akan memanggil instansi terkait dan mendorong audit menyeluruh terhadap vendor MBG. Menurutnya, ada kelalaian serius yang harus ditindak tegas. “Jika ditemukan pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi yang transparan dan tegas,” tegasnya.
Data menunjukkan bahwa insiden ini bukan yang pertama. Keracunan juga dilaporkan di Sukoharjo, Jawa Tengah, serta Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, di mana menu MBG ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Pemkab Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), sedangkan aparat kepolisian turun tangan untuk mengusut penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.
Evaluasi program MBG di berbagai lini — mulai dari rantai pasok hingga pengawasan mutu — menjadi keharusan. Komisi IX menegaskan komitmen untuk terus mendukung program peningkatan gizi, namun dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab.