Penerapan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah menuntut kementerian dan lembaga untuk lebih cermat dalam menjalankan program-programnya agar tetap berada dalam kerangka visi Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menyoroti pentingnya langkah strategis dalam mengelola anggaran agar tidak menghambat kinerja pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi RI, BP Batam, dan BPKS Sabang yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Asep mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi keuangan negara yang menghadapi beban utang cukup besar. Ia mengkritisi pandangan sejumlah pihak yang menganggap efisiensi anggaran sebagai hambatan, padahal kebijakan tersebut justru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara.
Sebagai legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Asep menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi fokus pemerintah dalam mencapai target ekonomi nasional. Ia mencontohkan bagaimana target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen harus tetap didorong, meskipun dengan alokasi anggaran yang lebih terbatas. Ia menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini tanpa mengorbankan pencapaian visi besar Presiden.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam kebijakan efisiensi adalah bagaimana memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus dapat menyusun skala prioritas yang jelas agar program-program yang memiliki dampak besar tetap berjalan dengan optimal. Ia juga menekankan bahwa efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas layanan, melainkan justru mendorong tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Asep mengingatkan bahwa kebijakan fiskal di masa lalu yang terlalu ekspansif terkadang tidak memberikan hasil yang signifikan bagi perekonomian. Beban utang yang kini harus ditanggung oleh pemerintah menjadi bukti bahwa perencanaan keuangan negara harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah efisiensi, namun dengan catatan bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara bijak dan tetap mengacu pada visi strategis pembangunan nasional.
Dalam pandangannya, kementerian dan lembaga harus mampu berinovasi dalam mencari solusi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan dengan baik. Ia mengajak para pemimpin instansi pemerintah untuk tidak hanya melihat efisiensi sebagai pemotongan anggaran, tetapi sebagai kesempatan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan mencari cara baru dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Di akhir pernyataannya, Asep menegaskan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dengan kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan fiskal ini. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat. Dengan demikian, meskipun ada keterbatasan anggaran, program pembangunan tetap dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.