Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi memperlihatkan arah evaluasi kinerja daerah melalui kesehatan, pendidikan, perumahan, serta pengelolaan lingkungan.
JAKARTA — Kinerja pemerintah daerah semakin diarahkan pada ukuran yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan hasil pembangunan. Gambaran tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar di Makassar pada 18 September 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari program pemberian insentif fiskal dengan penilaian terhadap sejumlah kriteria yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan dibuat dalam enam regional dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal wilayah agar kompetisi antardaerah lebih berimbang.
Pendekatan tersebut menarik dari perspektif tata kelola pemerintahan. Perbedaan kapasitas fiskal merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan membagi wilayah berdasarkan regional, pemerintah mencoba membuat mekanisme apresiasi yang tidak semata-mata membandingkan daerah dengan kapasitas anggaran yang berbeda jauh.
Pada Regional Sulawesi, terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus apresiasi, yaitu akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI, serta akses terhadap layanan pendidikan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa ukuran kinerja daerah mencakup sektor pelayanan dasar sekaligus agenda pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Kinerja tidak hanya diukur dari kemampuan fiskal
Salah satu aspek penting dalam skema tersebut adalah upaya menghubungkan kapasitas pemerintah daerah dengan hasil layanan yang diterima masyarakat. Dalam kategori kesehatan, misalnya, penilaian mencakup akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, sanitasi layak, fasilitas kesehatan sesuai standar, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Inovasi daerah juga menjadi bagian yang diperhitungkan.
Hasilnya, Gorontalo menjadi penerima apresiasi terbaik tingkat provinsi untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Pada tingkat kabupaten, Barru menempati posisi terbaik pertama, sedangkan Kendari menjadi penerima terbaik pertama untuk kategori kota. Masing-masing tingkatan juga memperoleh apresiasi fiskal sesuai posisi yang diraih.
Sementara pada bidang perumahan, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu indikator yang menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah. Untuk regional Sulawesi, Sulawesi Selatan menjadi terbaik pertama tingkat provinsi, Makassar terbaik pertama tingkat kota, dan Morowali terbaik pertama tingkat kabupaten.
Dari perspektif kebijakan publik, keterlibatan sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintah daerah semakin bersifat lintas sektor. ANTARA melaporkan bahwa dalam proses penjurian, pemerintah bekerja sama dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perumahan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Lingkungan dan pendidikan menjadi indikator penting
Kinerja lingkungan juga mendapatkan ruang tersendiri melalui kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI. Sulawesi Selatan menjadi penerima terbaik pertama tingkat provinsi, Parepare pada tingkat kota, dan Luwu Timur pada tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kemudian menegaskan capaian tersebut melalui penghargaan terbaik pertama untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat kabupaten.
Di sektor pendidikan, Sulawesi Utara menjadi terbaik pertama tingkat provinsi, Palopo terbaik pertama tingkat kota, dan Enrekang terbaik pertama tingkat kabupaten. Makassar juga memperoleh posisi terbaik kedua tingkat kota dalam kategori akses terhadap layanan pendidikan.
Capaian Makassar menunjukkan bagaimana satu pemerintah kota dapat mencatat performa pada lebih dari satu bidang. Pemerintah Kota Makassar meraih dua penghargaan, yakni terbaik pertama untuk implementasi Program 3 Juta Rumah dan terbaik kedua untuk akses terhadap layanan pendidikan. Untuk penghargaan program perumahan tersebut, Makassar mendapatkan apresiasi untuk 300 unit rumah, sedangkan kategori pendidikan memberikan apresiasi senilai Rp1,5 miliar.
Tantangan setelah penghargaan
Dari sisi manajemen pemerintahan, penghargaan sebenarnya baru menjadi salah satu titik ukur. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan kualitas program sekaligus memastikan insentif yang diperoleh menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Tito Karnavian juga menekankan aspek tersebut dengan meminta daerah penerima penghargaan mempertahankan prestasinya. Sementara bagi daerah yang belum memperoleh apresiasi, penyelenggaraan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.
Pola seperti ini memperlihatkan pergeseran fungsi penghargaan pemerintah daerah. Apresiasi tidak hanya menjadi bentuk pengakuan administratif, tetapi juga dirancang sebagai instrumen untuk mendorong kompetisi kinerja, inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintah daerah tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penghargaan yang diterima. Indikator yang lebih substantif berada pada kemampuan pemerintah menerjemahkan kebijakan menjadi layanan yang mudah diakses, program yang berkelanjutan, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi karena itu dapat dibaca sebagai salah satu gambaran mengenai arah pengukuran kinerja pemerintah daerah saat ini: semakin berbasis pada sektor pelayanan dasar, hasil pembangunan, inovasi, dan kemampuan mengelola sumber daya untuk menghasilkan manfaat publik.
