Jakarta – Indonesia resmi memperkenalkan sistem kedatangan digital terintegrasi melalui aplikasi All Indonesia, yang mulai diberlakukan pada 1 September untuk seluruh pelancong internasional, termasuk warga Singapura yang bepergian ke Jakarta, Surabaya, Bali, dan Batam. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi arus perjalanan internasional dan memperkuat layanan imigrasi berbasis teknologi.
Dalam pernyataan resmi pada 31 Agustus, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menegaskan bahwa kewajiban penggunaan aplikasi ini berlaku untuk semua penumpang — baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Aplikasi tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses deklarasi kedatangan yang sebelumnya mengharuskan pelancong mengisi berbagai formulir secara terpisah.
Dengan All Indonesia, seluruh proses deklarasi — mencakup imigrasi, kepabeanan, kesehatan, dan karantina — kini terintegrasi dalam satu platform digital. Pelancong dapat menyelesaikan pengisian formulir hingga tiga hari sebelum kedatangan dan tidak dikenakan biaya. Aplikasi ini tersedia dalam tiga bahasa: Bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, sehingga memudahkan penggunaan oleh wisatawan internasional.
Sebelum adanya sistem ini, pelancong diwajibkan mengisi Satu Sehat Health Pass dan Electronic Customs Declaration (ECD) secara terpisah. Transformasi digital ini diharapkan dapat memangkas waktu antrean di bandara dan pelabuhan, serta meningkatkan keamanan dan akurasi data.
Untuk tahap awal, kebijakan ini berlaku di Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), serta pelabuhan internasional Batam — titik masuk utama bagi wisatawan dari Singapura.
Bagi pelaku industri pariwisata, kebijakan ini membawa implikasi signifikan. Dengan proses kedatangan yang lebih efisien dan berbasis digital, pengalaman perjalanan lintas negara menjadi lebih cepat dan nyaman, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi utama di Asia Tenggara. Dalam jangka panjang, inisiatif ini juga mendukung agenda transformasi digital pemerintah, mendorong konektivitas yang lebih terintegrasi antara sektor imigrasi, kesehatan, dan perdagangan internasional.
